Selasa, 29 Agustus 2017,  bertempat di Hotel H.I  Kompleks Kawasan Kelurahan Fakfak Selatan- Distrik Fakfak- Kabupaten Fakfak, pada jam 08.30-15.00 WIT telah dilangsungkan kegiatan Workshop Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Fakfak – Papua Barat, yang diselenggarakan oleh LSM GEMAPALA bekerjasama dengan Bagian Humas Setda Pemda Kab. Fakfak yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF). Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kabupaten Fakfak yang diwakili oleh STAF Ahli Bupati Fakfak Bidang Hukum & Peratutan Daerah (Drs. Saleh Lie, M.Si) dan dihadiri oleh 79 orang Peserta yang berasal dari utusan dari Dinas /Instansi Pemerintah di Kabupaten Fakfak, LSM, Perwakilan Organisasi Kemahasiswaan Masyarakat Adat, dan Kelompok Perempuan Papua (terdiri dari : Laki-laki 47  orang dan perempuan 32  orang).

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan karena selama ini proses keterbukaaan informasi publik di Fakfak dan Papua Barat belum berjalan dengan baik. Berbeda dengan provinsi lainnya, di Papua Barat, implementasi Keterbukaan Informasi Publik sangat memprihatinkan. Hingga tahun 2017, Komisi Informasi Provinsi Papua Barat belum terbentuk dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di 8 Kabupaten yang ada juga belum terbentuk, sementara di Kabupaten Fakfak yang pada tahun 2012 sebelumnya telah menginisiasi proses pembentukan PPID hingga saat ini juga tidak berlanjut  (fakum / prosesnya terhenti). Sementara di wilayah lain, beragam pengalaman mengakses informasi publik telah mempengaruhi advokasi keterbukaan informasi dalam tata kelola hutan dan lahan. Hal ini menyebabkan keterbukaan akses informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP  tidak berjalan baik bahkan memprihatinkan. Dalam beberapa pertemuan diskusi yang melibatkan LSM dengan beberapa pimpinan Pemerintah Daerah di Papua Barat sering terjadi “perdebatan sengit”,  karena masih banyak pimpinan SKPD baik di level Provinsi maupun Kabupaten yang menganggap bahwa berbagai data & dokumen Pemerintah seperti dokumen APBD, Amdal, Perizinan Tambang/ Hutan / Perkebunan, dll, adalah dokumen “keramat” yang tidak bisa diakses oleh publik / masyarakat.

Menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah : Djijin Suriadi, SH ( Praktisi & Direktur LSM YAMIKO Papua) yang membawakan Materi pertama tentang “Implementasi UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Fakfak Dalam Perspektif CSO/LSM”, kemudian materi kedua Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak yang disampaikan oleh Ibu. Gerda Teurubun, SE (Kabag HUMAS SETDA Fakfak) dengan materi : “Peran dan Komitmen Pemda Kabupaten Fakfak Dalam Mewujudkan Implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Publik”, sementara materi terakhir disampaikan oleh Ir. Abdurahim Patamasya, M.Si (Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak) tentang : “Implementasi UU. 14/2008 Dalam Bidang Perkebunan”. (NJI)