1. Permasalahan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Papua Barat & Indonesia

Berdasarkan Laporan United Nations Development Programme (UNDP) dan UN-REDD Programme tahun 2013 tentang Indeks Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia disebutkan masih terbilang “buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012, hanya meraih 2,33 poin jauh di bawah nilai tertinggi lima. Nilai ini berasal dari rata-rata keseluruhan indeks di tingkat Pusat sebesar 2,78 dan rata-rata di 10 provinsi yang memiliki  hutan terluas sebesar 2,38. Dari indeks itu terlihat skor masih rendah di level daerahyang menguasai 85 persen kawasan hutan, sehingga berbagai macam perubahan dari 85 persen itu merupakan tanggung jawab daerah.

Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pusat, provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari 117 indikator dan enam isu tata kelola hutan dan REDD+. Isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni, hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja masing-masing aktor. Aktor ini baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan, dan masyarakat bisnis.

Dari 10 provinsi yang dinilai, Aceh menyandang tiga kriteria terendah, yakni, kapasitas pemerintah (1,8), kapasitas bisnis (1,24) dan kinerja (1,9). Disusul masing-masing: Sumatera Selatan dengan kapasitas masyarakat (1,37),  dan tiga daerah masing-masing lemah di hukum dan kebijakan adalah Riau (1,89), Kalimantan Timur (1,98) dan Papua Barat (1,99).

2.  Peran Penting Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Tata kelola hutan & lahan merupakan bagian dari Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan suatu negara. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut sangat tergantung oleh baik atau tidaknya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya oleh Pemerintah. Sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum diimplementasikan dalam penatakelolaan pemerintahan suatu daerah menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Pemerintahan pasca reformasi memang sudah mulai memperlihatkan komitmen politik untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya penyusunan perencanaan penganggaran dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dokumen perencanaan penganggaran daerah (seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja SKPD, bahkan juga penyusunan RTRW Provinsi /Kabupaten/Kota) harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar : (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 1 thn, 5 thn, bahkan 20 thn  mendatang ? ; (2) bagaimana mencapainya ? ; dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai ?

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi setiap dokumen perencanaan penganggaran daerah harus mampu untuk mengklarifikasikan secara eksplisit komitmen  Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih (baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota) yang kemudian menerjemahkannya secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya, serta tentunya diikuti dengan rencana pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

3. Tantangan Implementasi Proses Perencanaan dan Penganggaran di Papua Barat

Terlepas dari beragamnya tanggapan atas “Indeks buruk” hasil Laporan Tim  UNDP dan UN-REDD Programme tahun 2013 tentang Indeks Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia & Papua Barat tersebut,  berdasarkan pemantauan berbagai CSO (baik local maupun nasional) implementasi proses perencanaan dan penganggaran khususnya di Papua Barat & Papua (baik dari level Kabupaten hingga Provinsi) ditinjau dari berbagai aspek (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) secara umum harus diakui masih “sangat memprihatinkan”. Bukan hanya dari aspek prosesnya yang seringkali dirasakan masih “kurang” : demokratis, partisipatif, dan bottom-up; tetapi juga proses penetapannya yang seringkali “terlambat” dari time line yang sudah ditetapkan. Belum lagi apabila ditinjau dari sisi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, serta juga dilihat dari kualitas isi perencanaannya, konsistensi pelaksanaannya, keberpihakkan / komitmen penganggarannya, dan lain sebagainya.

Dengan melihat realitas kondisi proses perencanaan dan penganggaran yang “sangat memprihatinkan” tersebut tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana “implementasinya” dilapangan termasuk pemantauan dan evaluasinya. (Hal ini terlihat sangat “ironis” mengingat saat ini sedang gencar dicanangkan / dideklarasikan : “Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi/ Pembangunan Berkelanjutan” !). Apabila hal ini terus dibiarkan terjadi maka “harapan”/ “cita-cita” untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengatur tata kelola hutan dan lahan “yang lebih baik” akan sulit  tercapai bukan hanya di Papua Barat & Papua saja tetapi juga di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu “komitmen yang kuat” serta “upaya kongkrit” yang sinergis dan berkesinambungan dari berbagai stakeholders untuk melakukan  transformasi implementatif proses perencanaan penganggaran khususnya dalam membenahi tata kelola hutan dan lahan agar lebih baik di Tanah Papua dan Indonesia. (N. Djemris Imunuplatia).